BANDUNG, METRODISWAY.ID – Kepastian perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu masih dinantikan ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pemerintah daerah memastikan tetap memperhatikan keberlanjutan status kepegawaian mereka, sembari menunggu kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, Pemkot Bandung siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat apabila skema peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kepastian regulasi sekaligus perhitungan kemampuan keuangan daerah.
Farhan menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, jumlah PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Jumlah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kebijakan kepegawaian ke depan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai kebijakan kepegawaian Pemkot Bandung sepanjang Agustus 2026, jumlah PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 7.326 orang. Pada periode tersebut, pemerintah kota juga telah memastikan perpanjangan kontrak bagi ribuan pegawai yang masa kerjanya berakhir pada September hingga Oktober 2026.
Kebijakan perpanjangan kontrak menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan hubungan kerja para pegawai sembari menunggu kepastian kebijakan berikutnya. Sementara itu, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu masih membutuhkan perhitungan anggaran yang matang.
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung belum menyiapkan anggaran khusus untuk membiayai peningkatan status tersebut. Sebab, besaran kebutuhan anggaran akan sangat bergantung pada mekanisme yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski belum tersedia alokasi khusus untuk perubahan status, Farhan memastikan kebutuhan anggaran aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi perhatian Pemkot Bandung. Penganggaran tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS), PPPK penuh waktu, hingga PPPK paruh waktu.
Dengan demikian, pemerintah kota masih menunggu kepastian kebijakan sebelum menentukan langkah lanjutan. Kejelasan skema pembiayaan dinilai menjadi bagian penting agar penyesuaian status ribuan pegawai tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan kapasitas fiskal daerah.
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung akan menyesuaikan kebijakan kepegawaian dengan keputusan pemerintah pusat setelah aturan dan mekanisme pelaksanaannya tersedia.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.