JAKARTA — Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli memastikan, penentuan besaran upah minimum tahun depan akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan pekerja dan pengusaha adalah jadwal penetapannya.
Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Lima hari setelahnya, yakni 26 November 2026, menjadi batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan selesai paling lambat 25 November 2026.
Yassierli menjelaskan, mekanisme penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Pekerja. Dalam ketentuan itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Adapun penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
FAKTOR PENENTU
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah variabel yang akan menjadi dasar penghitungan upah minimum tahun depan. Yassierli menjelaskan, ada tiga faktor utama yang dipertimbangkan. Yakni, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0. Untuk mendukung penghitungan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL mencakup empat kelompok kebutuhan. Yaitu, pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Tidak hanya untuk tingkat provinsi, Kemnaker juga menyusun estimasi KHL di tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Data itu diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran kebutuhan hidup masyarakat secara lebih akurat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan upah minimum.
UTAMAKAN DIALOG SOSIAL
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL yang disiapkan Kemnaker sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum 2027. Namun, ia menegaskan, penghitungan itu tetap perlu disertai dialog sosial agar aspirasi seluruh pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah daerah, dapat terakomodasi.
”Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.
Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait untuk mempersiapkan penetapan upah minimum 2027. Kemnaker juga telah menyampaikan surat edaran sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum sektoral dan menggunakan estimasi besaran KHL.
Surat edaran itu memuat data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan. (don)