JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi berkembang ke perkara makar. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lainnya.
Polri berencana mendalami kemungkinan adanya unsur makar melalui penanganan terpisah dari perkara penyadapan ilegal. Dengan demikian, dugaan penyadapan tetap diproses dalam perkara tersendiri, sedangkan kemungkinan tindak pidana makar akan dikaji melalui jalur terpisah.
Dek Gam menilai, perkara tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi pelanggaran ketentuan penyadapan. Jika terbukti ada tindakan yang merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, para tersangka harus dijerat pasal makar.
”Saran dari kami Pak Kapolri, 4 orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merong-rong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa aja ke makar pak,” kata Dek Gam dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di Jakarta, Kamis (12/11).
Dek Gam juga menceritakan pengalamannya di Aceh. Saat itu, pembicaraan negatif tentang negara di warung kopi, menurut dia, dapat dianggap sebagai makar.
Listyo Diduga Pengguna Akhir
Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Listyo Sigit dalam operasi penyadapan. Mantan Kapolri itu diduga memberikan perintah sekaligus menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan.
Penentuan sasaran penyadapan diduga dilakukan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Listyo juga diduga menerima laporan harian beserta analisis hasil penyadapan.
Sementara itu, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Dia juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Monitoring kepada Listyo.
Kapolri menjelaskan, dugaan operasi tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data.
Lima Tahap Operasi Penyadapan
Tahap pertama berupa pemberian perintah. Instruksi diduga berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
”Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS,” kata Suyudi.
Instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui percakapan WhatsApp. Dalam paparannya, Suyudi menyebut tidak ditemukan dokumen permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan polisi dalam proses pemberian perintah tersebut.
Tahap kedua disebut provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan penyaringan terkait relevansinya dengan proses penegakan hukum atau pro justicia.