Tahap ketiga merupakan pelaksanaan intersepsi melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkripsi.
Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang hingga sampai kepada Listyo sebagai pengguna akhir. Laporan tersebut diduga berupa hasil penyadapan harian dan analisis.
Tahap kelima berkaitan dengan penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil intersepsi di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus oleh tim TSU atas instruksi Ahrie Sonta Nasution.
Presiden hingga Aktivis Jadi Sasaran
Sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Kapolri mengungkapkan, hasil penyidikan menemukan daftar target yang mencakup berbagai kalangan, mulai dari lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga tokoh politik.
Target lainnya diduga mencakup gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Namun, Suyudi mengingatkan bahwa nama-nama dalam daftar sasaran tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
”Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Pengusutan perkara ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri setelah menerima laporan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim. Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung sejak 2025.
Delapan Saksi Minta Perlindungan
Di tengah proses penyidikan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, seluruh pemohon berstatus sebagai saksi. Permohonan mereka masih dalam proses penelaahan.
LPSK juga belum menerima permohonan perlindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator. Lembaga tersebut masih berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi atau korban.
LPSK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan adanya permohonan perlindungan tambahan dari saksi maupun pihak lain. (nda)