Ratas Pramono di Kecamatan Percepat Layanan Warga

JAKARTA, METRODISWAY.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih mendekatkan proses pengambilan keputusan dengan masyarakat melalui rapat terbatas (ratas) di kantor kecamatan. Langkah ini dinilai efektif mempercepat penanganan berbagai persoalan warga karena pemerintah dapat melihat langsung kondisi wilayah sekaligus menghadirkan perangkat daerah yang berwenang mengambil tindakan.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Menurutnya, pelaksanaan rapat di tingkat kecamatan menjadi pendekatan strategis untuk memastikan persoalan masyarakat tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

"Dengan mengadakan rapat langsung di lokasi, khususnya di kantor kecamatan, rapat rutin kedinasan tetap berjalan, tetapi permasalahan konkret di lingkungan warga bisa langsung diserap dan ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait. Sebab, seluruh jajaran dibawa langsung oleh Pak Gubernur," ujar Yuke, Rabu (11/11).

Menurut Yuke, kehadiran Gubernur Pramono bersama jajaran perangkat daerah di kantor kecamatan memberikan kesempatan untuk melihat kondisi wilayah secara langsung. Berbagai persoalan yang selama ini disampaikan melalui laporan dapat dikonfirmasi di lapangan, sehingga penentuan langkah penanganannya menjadi lebih terarah.

Keterlibatan dinas teknis dalam rapat tersebut juga menjadi faktor penting. Sebab, setiap persoalan dapat langsung dibahas bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan, tanpa harus menunggu proses koordinasi berjenjang yang berpotensi memperlambat penyelesaian.

Hampir 200 Ribu Aduan Warga Masuk CRM

Kebutuhan terhadap pola pelayanan yang responsif juga tercermin dari tingginya laporan masyarakat melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) milik Pemprov DKI Jakarta.

Data Jakarta Smart City mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 25 September 2026, terdapat 198.753 laporan warga yang masuk ke sistem CRM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190.186 laporan atau 95,69 persen telah selesai ditindaklanjuti.

Sementara itu, persoalan lingkungan menjadi salah satu perhatian masyarakat. Data Jakarta Smart City periode Januari-Oktober 2026 mencatat sebanyak 25.135 laporan terkait sampah. Sebanyak 24.965 laporan atau 99,32 persen di antaranya telah dinyatakan selesai.

Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang cepat dan terukur. Karena itu, pendekatan langsung melalui rapat di kecamatan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah, perangkat daerah, dan aparatur kewilayahan dalam merespons kebutuhan warga.

Aparatur Kecamatan Diminta Konsisten Layani Warga

Selain mempercepat penyelesaian persoalan, Yuke menilai pola rapat di kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi aparatur, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ia mencontohkan, rencana kunjungan Gubernur Pramono ke sejumlah wilayah turut mendorong pejabat setempat melakukan pembenahan lingkungan, terutama dari sisi kebersihan dan kerapian.

Namun, Yuke mengingatkan agar pembenahan tersebut tidak sebatas dilakukan menjelang kedatangan gubernur. Menurutnya, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan harus menjadi bagian dari rutinitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya melihat di beberapa wilayah yang akan dikunjungi, mereka langsung merapikan lingkungannya. Padahal, menjaga kebersihan dan kerapian harus menjadi rutinitas tanpa perlu menunggu kunjungan kerja," katanya.

Ia berharap, pendekatan langsung ke lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan prioritas penanganan.

Sumber: