Indonesia-Malaysia Bidik Dewan Halal ASEAN

JAKARTA – Indonesia dan Malaysia menjajaki pembentukan Malaysia-Indonesia Halal Council (MINDHaC) untuk memperkuat kerja sama jaminan produk halal. Inisiatif bilateral ini diproyeksikan menjadi fondasi pembentukan Dewan Halal ASEAN atau ASEAN Halal Council yang ditargetkan terealisasi pada September 2027.

Pembahasan pembentukan MINDHaC berlangsung dalam pertemuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Selasa (10/11/2026), di Kantor BPJPH, Jakarta.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pembentukan MINDHaC merupakan langkah strategis untuk menyinergikan potensi Indonesia dan Malaysia dalam membangun ekosistem halal. Kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memperluas peran kedua negara di tingkat regional dan global.

"Indonesia dan Malaysia memiliki potensi dan kekuatan strategis yang dapat disinergikan untuk mendorong pengembangan ekosistem halal dunia," kata Haikal.

Menurut dia, kolaborasi kedua negara dapat menjadi pijakan untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara ASEAN maupun mitra internasional lainnya. Karena itu, pembentukan MINDHaC menjadi tahap awal menuju terbentuknya Dewan Halal ASEAN.

"Upaya ini merupakan stepping stone menuju ASEAN Halal Council. Kami berharap pada September 2027, ASEAN Halal Council sudah terbentuk. Saat ini, kita akan membahas kerangka kerja sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengarah JAKIM Sirajuddin Suhaimee mengapresiasi komitmen BPJPH dalam memperkuat kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Malaysia. Ia menilai, sinergi kedua negara memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekosistem halal, baik di kawasan maupun secara global.

“Atas nama Pemerintah Malaysia dan JAKIM, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPJPH, khususnya kepada Kepala BPJPH beserta seluruh jajaran, atas kesediaan menerima delegasi Malaysia dan komitmen berkelanjutan kedua negara dalam memperkuat kerja sama halal antara Malaysia dan Indonesia,” kata Sirajuddin.

Ia menegaskan, kerja sama halal kedua negara tidak semestinya terbatas pada pengakuan dan sertifikasi produk. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk memfasilitasi perdagangan, mengurangi hambatan dagang, serta memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dan Malaysia.

Sirajuddin juga menyinggung penyelenggaraan Halal Summit (H-20) di Jakarta pada September lalu yang memperlihatkan luasnya dimensi industri halal. Menurut dia, halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup kesehatan, kebersihan, keberlanjutan, keamanan, dan ketertelusuran produk (traceability).

Melalui pembentukan MINDHaC, Indonesia dan Malaysia diharapkan semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan utama industri halal dunia. Sinergi keduanya juga diharapkan dapat menjadi rujukan internasional dalam pengembangan standar dan rantai pasok halal yang menjunjung prinsip syariah, profesionalisme, dan integritas. (*)

Sumber: