Pekan Depan, Listyo dkk Disidang Etik

JAKARTA — Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) bakal dilanjutkan pada pekan depan. Sidang etik itu akan digelar untuk tiga tersangka lain kasus dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka itu, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. 

Hingga saat ini, sidang KKEP baru dilakukan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta. Putusan KEPP pada Selasa (10/11), 

memecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri atas kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menje­laskan, sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh pe­nyidik Bareskrim Polri. 

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir, dikutip Rabu (11/11). 

Agenda sidang etik untuk ketiga tersangka itu, kata Isir, menandakan bahwa Polri tidak memberikan perlakuan khusus terhadap seluruh ter­sangka penyadapan ilegal no­mor ponsel Presiden Pra­bowo Subianto. Tak terkecuali, mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

”Artinya, bagi terduga pe­lang­gar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegas Isir. 

Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan. 

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Inter­ception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. 

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Jumlahnya, disebut sampai 6.000 nomor telepon.

Keempat tersangka dikenak­an Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan an­caman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun. 

TERTUNDUK

Eks Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11). 

Sumber: