JAKARTA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali memicu antrean kendaraan hingga satu kilometer di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi ini bahkan membuat seorang perempuan di Kabupaten Badung pingsan setelah mengantre berjam-jam.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pertamina bersama kementerian terkait segera menambah pasokan BBM sekaligus membenahi distribusi agar kebutuhan masyarakat kembali terpenuhi.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli.
Warga terpaksa mengantre panjang untuk mendapatkan bensin, sementara antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan mengular hingga satu kilometer.
Pertamina sebelumnya mengungkapkan, salah satu penyebab kelangkaan tersebut adalah kendala bongkar muat kapal tanker. Perusahaan pelat merah itu pun menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM untuk Bali.
Namun, Puan mengingatkan, penambahan pasokan tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan distribusi yang cepat dan tepat sasaran. Menurut dia, BBM yang tiba di Bali harus segera disalurkan ke SPBU, terutama di wilayah yang masih mengalami kekosongan dan antrean panjang.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.
Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan pasokan. Pemeriksaan tersebut mencakup kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman BBM kepada penyalur.
Langkah itu dinilai penting untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan tindakan yang diperlukan agar pelayanan kembali normal.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain mempercepat distribusi, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan harus menjadi prioritas agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pasokan lanjutan tiba.
Ia juga meminta pemerintah menetapkan target pemulihan yang terukur. Indikatornya antara lain jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” papar Puan.
Selama proses pemulihan berlangsung, pemerintah juga diminta menjaga ketersediaan BBM untuk pelayanan darurat dan kegiatan masyarakat yang bersifat penting melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta distribusi bahan pokok, menurut Puan, perlu diperhitungkan berdasarkan jenis BBM yang digunakan.