154 Pj Kades Dilantik, Pemkab Bekasi Jaga Pelayanan Tetap Berjalan

BEKASI – Sebanyak 154 Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya untuk menjalankan pemerintahan desa selama masa peralihan kepemimpinan di Kabupaten Bekasi.

Pelantikan berlangsung serentak di 23 kecamatan pada Selasa, 29 September 2026. Para Pj Kades ditugaskan setelah masa jabatan kepala desa sebelumnya berakhir pada 28 September 2026.

Mereka akan menjalankan tugas sampai kepala desa definitif hasil Pilkades Serentak 2026 resmi dilantik pada 4 November 2026.

Dalam amanat Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja yang dibacakan oleh para camat, para Pj Kades diminta menjaga netralitas, integritas, serta kehati-hatian dalam menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi.

Menurut Asep, keberadaan Pj Kades bukan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan. Mereka memiliki tanggung jawab memastikan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di desa tetap berlangsung tanpa gangguan.

“Jadikan masa transisi ini sebagai masa untuk menjaga, bukan untuk mengubah. Memastikan pemerintahan tetap berjalan, bukan membuat kebijakan baru yang melampaui kebutuhan, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Asep juga mengingatkan para Pj Kades agar tidak membawa kepentingan politik maupun kelompok tertentu dalam menjalankan tugas. Profesionalitas dan netralitas harus menjadi landasan selama memimpin pemerintahan desa.

Selain persoalan pelayanan, pengelolaan keuangan dan aset desa selama masa transisi turut menjadi perhatian. Asep meminta seluruh proses dilakukan secara tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, kata dia, harus memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi pada kemudian hari. Perangkat desa juga diminta memberikan dukungan kepada Pj Kades. Dengan begitu, pergantian kepemimpinan tidak sampai menghambat aktivitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, para camat diminta aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa di wilayah masing-masing sesuai kewenangan yang dimiliki. Setelah seluruh rangkaian Pilkades Serentak 2026 selesai, Asep mengingatkan seluruh unsur pemerintahan desa untuk tidak lagi memperpanjang perbedaan akibat pilihan politik selama proses pemilihan.

Seluruh perhatian harus kembali diarahkan pada kepentingan masyarakat. Pj Kades pun diminta memastikan pelayanan publik diberikan secara adil kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. “Masa tugas saudara memang bersifat sementara, tapi tanggung jawab yang saudara emban tetap harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” pesan Asep.

Ia berharap sinergi antara Pj Kades, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menjaga stabilitas pemerintahan desa hingga kepala desa hasil Pilkades Serentak 2026 dilantik pada 4 November mendatang. (drp)

Sumber: