Sekda Bekasi Dorong Perangkat Daerah Perkuat Komunikasi Publik dan Transformasi Digital

BEKASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Endin Samsudin meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas komunikasi publik serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin cepat dan mudah diakses masyarakat.

Pesan itu disampaikan Endin saat mewakili Plt. Bupati Bekasi dalam kegiatan Digital Komunikasi Festival (Digikomfest) 2026 yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi.

Kegiatan berlangsung di Aula KH Noer Alie, Gedung Bupati, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (16/9/2026).

Menurut Endin, Digikomfest tidak sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk melihat sekaligus mengevaluasi sejauh mana perangkat daerah menjalankan fungsi komunikasi dan informatika dalam mendukung pemerintahan.

"Di era digital, masyarakat menuntut pemerintah yang cepat merespons, terbuka, serta mampu menyampaikan informasi secara jelas dan akurat," kata Endin.

Ia menilai pengelolaan komunikasi publik dan teknologi digital harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Selain mempercepat layanan, pemanfaatannya diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi, menjaga keamanan data pemerintahan, serta menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam Digikomfest 2026, sejumlah aspek kinerja perangkat daerah turut menjadi perhatian. Penilaian mencakup respons terhadap insiden siber, pengelolaan statistik sektoral, mekanisme pengaduan pelayanan publik, keterbukaan informasi, aktivitas media sosial, hingga penyampaian pesan mengenai pencegahan korupsi.

Endin berharap penghargaan yang diberikan tidak berhenti pada seremoni. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi pemicu bagi setiap perangkat daerah untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Keamanan siber harus melindungi data pemerintah, statistik sektoral menjadi dasar kebijakan, pengaduan masyarakat menjadi alarm perbaikan layanan, keterbukaan informasi menjadi budaya, dan media sosial harus dikelola secara edukatif serta informatif," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan nilai antikorupsi dalam pekerjaan sehari-hari. Upaya tersebut, kata Endin, tidak cukup dilakukan melalui kampanye, tetapi harus diwujudkan melalui integritas aparatur, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelayanan yang profesional dan berkeadilan.

Kepada perangkat daerah yang berhasil memperoleh penghargaan, Endin menyampaikan apresiasi sekaligus mendorong agar capaian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara bagi perangkat daerah yang belum mendapatkan penghargaan, ia meminta hasil evaluasi Digikomfest dijadikan bahan introspeksi untuk melakukan pembenahan.

"Yang terpenting bukanlah siapa yang memperoleh penghargaan, melainkan bagaimana seluruh perangkat daerah mampu memberikan informasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

Masih Ada OPD Kurang Responsif

Sumber: