DPR Minta Polri Usut Jaringan Narkoba Kampung Bahari

JAKARTA — Penggerebekan Kam­pung Bahari, Jakarta Uta­ra, yang mengamankan 27 orang terduga terkait narkoba harus menjadi momen­tum untuk mem­bong­kar ja­ri­ng­an peredaran narkotika hingga ke akar­nya. Aparat diminta tidak berhenti pada penindakan di lapangan, tetapi memas­tikan kawasan tersebut tidak kembali menjadi pusat per­edaran barang haram.

Desakan itu disampaikan ang­gota Komisi III DPR RI, Has­biallah Ilyas, menyusul peng­gerebekan yang dilakukan Dit­resnarkoba Polda Metro Jaya ber­sama Dittipidnarkoba Ba­reskrim Polri dan Badan Nar­ko­tika Nasional (BNN), Minggu (1/11/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap 27 orang yang diduga terlibat dalam perkara narkoba. Sejumlah barang bukti turut disita, an­tara lain sabu, ganja, ekstasi, mesin pencetak ekstasi, alat isap sabu, senjata tajam, hing­ga senjata api.

Legislator Fraksi PKB itu meng­apresiasi langkah aparat, tetapi mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup diukur dari jumlah orang yang ditang­kap atau barang bukti yang disita. Pengungkapan jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika harus menjadi sa­saran utama.

“Polisi harus menyapu dan menyikat bersih Kampung Bahari dari narkoba. Jangan sampai hanya berhenti pada penggerebekan. Ini momen­tum yang tepat untuk mem­bersihkan kawasan tersebut secara menyeluruh. Tidak bo­leh ada yang tersisa,” tegas Hasbi dalam keterangan ter­tulis, Senin (2/11/2026).

Menurut dia, aparat perlu memastikan aktivitas peredar­an narkoba di kawasan terse­but benar-benar berhenti. Tan­pa pengusutan menye­luruh dan pengawasan berke­lanjutan, jaringan yang sama berpotensi kembali beroperasi dengan modus dan pola ber­beda.

“Jangan ada lagi narkoba di Kampung Bahari. Ini harus menjadi akhir dari aktivitas peredaran narkoba di sana. Polisi harus memastikan ka­was­an tersebut benar-benar bersih dan tidak kembali menjadi tempat peredaran narkoba,” ujarnya.

Hasbi juga meminta kepo­lisian memperluas operasi pemberantasan narkotika ke wilayah lain di Jakarta yang terindikasi menjadi lokasi peredaran maupun penya­lahgunaan narkoba.

Ia menilai, penindakan tidak boleh dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada satu kawasan. Aparat perlu mem­buru jaringan pemasok, me­nin­dak para pengedar, serta memperkuat pengawasan agar bisnis ilegal tersebut tidak kembali tumbuh.

“Jakarta harus menjadi kota zero narkoba. Bersihkan Ja­karta dari narkoba. Jangan beri ruang bagi bandar dan pengedar untuk menjalankan bisnisnya. Negara harus hadir m­e­lindungi masyarakat, khu­susnya generasi muda, dari bahaya narkotika,” pungkas legislator dari Daerah Pemilih­an Jakarta I tersebut. (esa)

Sumber: